Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) adalah daftar yang memuat jenis-jenis informasi yang tidak dapat dibuka atau diberikan kepada publik karena bersifat rahasia, dilindungi undang-undang, atau berpotensi menimbulkan dampak merugikan jika disebarkan. Penyusunan DIK dilakukan oleh badan publik berdasarkan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik untuk memastikan bahwa pembatasan informasi tetap sejalan dengan prinsip keterbukaan. Contoh informasi yang biasanya masuk DIK meliputi rahasia negara, rahasia dagang, data pribadi, dokumen yang terkait proses penegakan hukum, atau informasi yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Dengan adanya DIK, diharapkan keterbukaan informasi publik tetap berjalan tanpa mengabaikan perlindungan atas kepentingan tertentu yang diatur secara hukum.
